RUU PILKADA : SELINGAN DI TENGAH TUGAS AKHIR KULIAH

20140901_124343Ada pertanyaan, apakah pas jika pemilihan kepala daerah dilakukan via DPRD yang notabene berisi orang-orang dari partai politik ? Dan jawabannya pun sedang dibahas oleh elit-elit Negara. Tertuang dalam RUU PILKADA. Walaupun sebenarnya RUU PILKADA pembahasanya lebih luas dari hanya sekedar “pilah-pilih via DPRD”, namun saya ingin mencoba mengungkapkan pendapat terkait “pilah-pilih via DPRD” ini. Berhubung sedang ramai dibicarakan juga dimedia massa.

Sebenernya saya juga bingung manakah pendapat yang benar. Draft yang saya baca pembahasan hanya gubernur saja yang dipilih langsung oleh DPRD, sedangkan walikota/bupati dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian saya mencoba bincang-bincang dengan pegawai pemerintahan, mereka bilang pemilihan langsung oleh DPRD juga berlaku untuk walikota/bupati. Entah saya yang salah membaca versi Draft RUU PILKADA atau memang pegawai tersebut yang bercerita benar. Tapi bagi saya tidak terlalu masalah, karena ternyata ide pemilihan kepala daerah via DPRD ini merupakan suatu hal yang menarik. Pasalnya, secara pribadi saya punya prediksi terkait hal ini. Pemilihan kepala daerah via DPRD akan memperkuat barisan partai politik sebagai pilar demokrasi. Walau memang model pemilihan seperti ini –katanya pernah dilakukan di zaman-zaman sebelumnya, namun sebagai generasi Native Democracy (meminjam istilah Anis Matta) saya tetap saja belum bisa merasakan dengan sadar seperti apa dampaknya. Kalaupun ada orang yang bilang bahwa pemilihan kepala daerah via DPRD adalah suatu kemunduran kehidupan demokrasikarena terbayang-bayang kegagalan dimasa lalu, jika mau dipikir ulang, apa salahnya dicoba kembali di iklim demokrasi yang berbeda seperti sekarang ini, iklim demokrasi pasca-reformasi. Ah sudahlah, dari pada kebanyakan “tapi”, saya ingin coba menjabarkan sedikit. Kalaupun memang dirasa kurang, ya maap ! 😀

***

Pada 9 Februari 2013 di Harian Kompas, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyebutkan ada 290 Kepala Daerah di Indonesia yang statusnya menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Sebanyak 251-nya atau 86,2% terjerat kasus korupsi.[1]

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, situs berita Sindonews mengeluarkan bilangan 311 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi sejak tahun 2005 sampai 2013.[2] Pada tanggal 15 Februari 2014 situs berita JPPN mengeluarkan angka 318 kepala daerah terjerat kasus korupsi,[3] lebih besar dari angka di bulan Desember 2014. Kemudian tak lama setelahnya, Kamis, 24 Juli 2014 menteri Gamawan Fauzi mengeluarkan angka yang lebih besar, yaitu 330 Kepala Daerah terjerat kasus korupsi. Bahkan yang belum lama ini terjadi, mantan Walikota Bandung, Dada Rosada, mendekam dibalik jeruji akibat tindakan suap kepada jaksa terkait kasus bansos.

Karena maraknya kasus yang menimpa Kepala Daerah, muncul ide dari para elite pemerintahan untuk mengkaji kembali aturan pilkada yang telah berlangsung selama ini ditiap daerah. Pada akhirnya munculah RUU Pilkada sebagai revisi dari UU sebelumnya yang salah satu isinya membahas bahwa Kepala Daerah akan dipilih melalui DPRD, bukan melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat. Hal inilah yang diperdebatkan oleh masyarakat di Indonesia. Dan klimaks paling mencolok yaitu berdemonstrasinya beberapa Kepala Daerah untuk menolak rancangan UU PILKADA tersebut.

Kemudian juga muncul spekulasi lain. Belum lama ini bertepatan dengan momentum pasca-pemilu presiden, banyak pihak yang mengklaim bahwa agenda RUU PILKADA ini adalah sesuatu yang sengaja dibuat oleh salah satu kubu koalisi pendukung pasangan capres-cawapres (sebutan sebelum pengumuman pemenang pilpres oleh KPU). Dan ini berdampak kepada munculnya kembali konflik horizontal antar pendukung capres-cawapres, baik komentar-komentar di media maya maupun dalam bentuk tulisan di koran-koran.

Dari berita dan spekulasi yang ada, pilihan paling logis adalah perlunya diadakan kajian lebih mendalam terkait RUU PILKADA untuk menilai kembali baik kekurangan maupun kelebihannya. Apakah kiranya RUU Pilkada akan menjawab tantangan dari permasalahan yang terjadi kepada Kepala Daerah atau malah sebaliknya, RUU PILKADA akan memudahkan Kepala Daerah selanjutnya untuk mengulangi kesalahan pendahulunya. Atau yang lebih ekstrem lagi, apakah RUU PILKADA ini adalah agenda salah satu pasangan capres-cawapres sebagai bahan untuk menaikkan bargain posisinya di parlemen seperti yang dispekulasikan oleh kebanyakan masyarakat. Intinya, UU yang dibuat haruslah memberi arti perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari problematika yang muncul serta terlepas dari spekulasi agenda lanjutan “konflik” pilpres 2014, saya ingin mencoba manukil sedikit pemikiran Ibnu Khaldun terkait pemilihan kepala Negara, yang mungkin dalam skup kecil disebut kepala daerah.

Ibnu khaldun berpandangan bahwa kepala Negara/daerah haruslah mereka yang memiliki pengetahuan, adil, mampu, serta sehat jasmani. Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun Kepala Negara/daerah harus mendapat persetujuan oleh ahlul halli wal aqdi, atau lebih mudahnya disebut sebagai ahlu syuro atau ahli musyawarah. Kalau boleh dicerminkan, ahlu syurodalam pemerintahan Indonesia saat ini adalah orang-orang yang ada di lembaga legislatif. Pada Negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, lembaga legislatif masuk kedalam salah satu pilarnya. Pilar, sebagaimana definisi umum, ada untuk menopang suatu bangunan. Atau katakanlah pilar demokrasi ada untuk menopang Negara yang manganut demokrasi.

Tapi ada hal lain yang ternyata perlu diperhatikan terkait lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga legislatif terisi oleh orang-orang yang lolos saat pemilihan umum. Orang-orang tersebut berasal dari partai politik. Dimana partai politik itu adalah lembaga legal yang dijamin keberadaannya oleh Negara sebagai wadah masyarakat berserikat, merumuskan, serta menyuarakan pendapat politiknya. Sehingga orang-orang tersebut dikatakan sah sebagai wakil dari masyarakat yang memilihnya. Dalam konteks kedaerahan, produk yang dikeluarkan dari lembaga legislatif itu berupa Perda dan APBD. Serta fungsi lainnya yaitu mengawasi lembaga eksekutif daerah dalam menjalankan program-program/janji-janji politik yang disusun.[5] Dari sini dapat kita lihat bahwa hubungan antara anggota legislatif dan partai politik amatlah erat.

Dan sekarang kita coba kembali lagi ke pertanyaan, apakah pas jika pemilihan kepala daerah dilakukan via DPRD yang notabene berisi orang-orang dari partai politik ? Sebelum dijawab, ada yang perlu disadari terkait masalah partai politik yang belum usai.

Tahun ’55 adalah tahun dimana ada pemilu yang diklaim sebagai pemilu yang paling demokratis dalam memilih anggota DPR dan MPR. Dikenal 3 partai terbesar yaitu Masyumi, PNI, dan PKI. Dan ternyata memang dahulu ketiga partai tersebut adalah partai ideologis yang memiliki visi kuat untuk menentukan arah Indonesia kedepannya. Kekuatan kaderisasi partai dan struktur organisasi yang menunjang sampai ke pelosok kampung, merupakan faktor penyebab pemilu saat itu dikatakan pemilu yang paling demokratis. Hampir seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi pada pemilu di tahun itu.

Tetapi trennya sampai saat ini menurun. Partai politik tidak bayak menarik perhatian masyarakat, bahkan sebagian masyarakat bersikap acuh terhadap partai politik. Terlebih lagi kalangan terpelajar yang memiliki kantong-kantong komunitas di masyarakat malas terjun melalui partai politik. Padahal kalangan terpelajar itulah yang dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. Klaim ini terbukti dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan calon anggota legislatif di pemilu baik daerah, provinsi, maupun pusat. Menurunnya partisipasi masyarakat ini disebabkan jengahnya masyarakat akan tingkah laku oknum kader partai politik di parlemen yang suka korupsi dan melakukan tindakan asusila. Walau memang tidak jauh berbeda dengan kepala daerah yang terkena kasus. Tapi karena secara kuantitas lebih bayak, maka orang-orang di lembaga legislatif inilah yang terlihat mencolok. Tentunya ini menjadi tantangan jika RUU PILKADA ini disahkan.

Disisi lain, ternyata ada harapan dan hal positif yang mungkin bisa diprediksi kemunculannya. Pemilihan kepala daerah via DPRD akan meningkatkan kompetisi antar partai politik. Partai politik akan berlomba-lomba memunculkan tokoh yang pantas untuk dipilih sebagai kepala derah dikarenakan kader-kader partai dipersiapkan baik akal maupun fisiknya untuk memimpin. Adanya RUU Pilkada bisa menjadi kesempatan bagi partai politik untuk mulai melakukan pembenahan, dari struktural organisasi yang meliputi penguatan kader (sampai ke tingkat ranting), bahkan sampai penguatan ideologi partai terhadap para anggotanya.

Begitu pula RUU PILKADA ini mengandung harapan untuk memutuskan rantai kepemimpinan oligarki, pengurangan beban pengeluaran Negara untuk pemilu, meminimalisir money politic karena pemilihan terlokalisasi di gedung parlemen, serta meminimalisir gap antara lembaga eksekutif dan legislatif. Yang terakhir ini penting, karena ada kasus dimana RAPBD mentok dipersidangan karena terjadi slek antara DPRD dan kepala daerah. Dengan buntunya sidang pembahasan RAPBD, otomatis program-program pemerintah akan terhambat. Lagi-lagi masyarakat yang jadi korban PHP pemerintah.

Dengan membaiknya struktur dan sistem kaderasasi partai politik, lambat laun masyarakat akan percaya kembali dengan kiprah partai politik sebagai lembaga legal yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat melalui perwakilan-perwakilannya yang ada di parlemen. Dengan pilar-pilarnya yang kuat, kehidupan berdemokrasi di Indonesia harapannya akan semakin baik. Ini semua ada di RUU PILKADA yang akan dibahasa dan segera disahkan.

Jadi, dukung RUU PILKADA ini disahkan. Dukung kepala daerah dipilih melalui DPRD !

Wallohua’lam.

Referensi :

[1]    http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/063460207

[2]    http://daerah.sindonews.com/read/822446/107/pilkada-pesta-korupsi-kepala-daerah

[3]    http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi-#

[4]    http://www.tempo.co/read/news/2014/07/24/078595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi

[5]    Hasil diskusi dengan anggota DPRD Kota Bandung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top